Statement of principle with regards to the intervention of The Embassy of People’s Republic of China (PRC) to broadcasting activities of Radio Era Baru 106.5 FM (PT. Radio Suara Harapan Semesta) - Batam
The journey of Indonesian people towards a healthy democracy is facing a challenge, press freedom as a reflection of the people’s freedom, was one of the aspects that need for serious attention. The hope of Indonesian people to ensure for their rights to get the accurate information is a goal that has to be continuously fought for and there is no other party that can silence this goal, let alone the foreigners.
It is Radio Era Baru 106.5 FM (PT Radio Suara Harapan Semesta), Batam, founded since 2005 has became a representative of this pluralism in Indonesia, which aired mandarin song, health, talkshow, Chinese culture program and also being critical in broadcasting the actual news (such as avian flu, illegal organ harvesting of Falun Gong practitioners, controversy of the Nine Commentaries of Chinese Communist Party (CCP), persecution of Tibetan, etc), in Mei 2007, The Embassy of People’s Republic of China demand Indonesian Broadcasting Committee (KPI) to close down radio Era Baru with allegation that the content of the Radio Era Baru broadcasting has discredited the PRC Government.
Finally the intervention of the Embassy of PRC has been proven, on the 5th of December 2007 with news printed on Batam Pos Daily stated that radio Era Baru did not pass to get the Broadcasting License (IPP) during the Joint Forum (FRB) which was held in Jakarta on the 5th of October 2007. The processing of the license which is done by KPI and Department of Communication and Information (Depkominfo) is neither transparent nor objective, when not to grant the license to Radio Era Baru. In fact Radio Era Baru 106,5 FM in several aspects (technical, financial, managerial, human resources, etc) are beyond the 5 other broadcasting stations which were granted for the license. Furthermore, the strange thing is Indonesian Broadcasting Committee Province Riau Island (KPID) can not provide consistent and transparent reason on why Radio Era Baru 106.5 FM can not get its broadcasting license (IPP), both KPI and KPID which avoid to take the responsibility has shown the non objective and unusual thing in the processing of the license.
After that, Radio Frequency Monitoring Agency – Department of Communication and Information Province Riau Island, issued a letter to Radio Era Baru FM to close down its broadcasting, ironically there are tens of radios in Riau Province which also broadcasting with the same status as Radio Era Baru but not get the same letter, what is happening behind this?The intervention of the Chinese Embassy to the press freedom in Indonesia seems can not be taken apart from the case of broadcasting license of radio Era Baru 106.5 FM. If this is the case, this is a form of an intervention to press freedom in Indonesia, which threatened the rights of Indonesian people to get the information, moreover this has been done by the foreigner to the sovereignty of Indonesia. This is clearly a violation to the law UU No.44 year 1999 related to press, in section Considering item (c) stated :
“that national press as a media for mass communication, distribution of information and forming of opinion has to carry out as good as possible its principles, functions, rights, obligations and roles, based on the professionalism of press freedom, thus has to get legal assurance and protection, also free from the interference and pressure from any party” (*)
Furthermore in chapter 4 clause (2) also stated “Concerning the national press will not be imposed by censorship, closing down or any broadcasting ban” (*)
In order to create press which is free from all form of closing down, intimidation, and intervention from any party or in the name of anyone. We, Legal Aid Centre for Press (LBH Pers) issue a statement of principles as below:
1. Refusing all type of intervention in any form and from any party to the press freedom in Indonesia, in this case from PRC Government. LBH Pers remind that the press and broadcasting freedom is a basic rights that is protected, assured by the constitution and Universal Declaration of Human Rights, article 19: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”
2. Demanding the KPI and Department of Communication and Information (Depkominfo) to explain transparently and objectively the process of issuing the broadcasting license. LBH Pers remind that the non transparency of the processing of the license will give an impression that KPI and Depkominfo bowing to the foreigner intervention.
3. Demanding KPI to be neutral and independent, not affected by the foreign intervention for carrying out its function and roles to regulate the broadcasting. LBH Pers remind that KPI is a state institution that held independent roles, is a realization for society to play a role, by providing a place for aspiration and representing the interest of society on the broadcasting.
4. Urging the Indonesian people to be critical to all the foreign intervention which will halt our freedom to get the actual information.Herewith our press release. Thank you for all the attention and cooperation.
Jakarta, 18th April 2008
Sincerely yours,
LEGAL AID CENTER FOR PRESS (LBH PERS)
Hendrayana, S.H.
Entri Populer
-
Top 12 Mandarin (Shi Er Xing Zhuo Pai Hang Bang), adalah program t angga lagu-lagu mandarin dalam sepekan Radio Erabaru FM. Menghadirkan lag...
-
JAKARTA . Kasus pembredelan Radio Erabaru turut mengemuka saat aksi unjuk rasa pembukaan sidang pertama “The ASEAN Intergovernmental Commiss...
-
Era modern saat ini gebrakan teknologi makin hari semakin berkembang, terbukti dengan hadirnya inovasi produk baru dengan nama 'Kangen Water...
-
Seorang badut menginjak-injak sebuah radio dengan geram. Di dadanya tergantung kertas bertuliskan Chinese Comunist Party (CCP) atau Partai K...
-
Batam - Pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Propinsi Kepri, menandatangani kesepakatan sekaligus mengg...
-
Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Peringatan Hak Asasi Manusia (KOPER HAM) menggelar aksi memperingati hari HAM pada Kamis (10/12) ...
-
Telkomsel kembali menggandeng handphone GT Mobile yang merupakan handphone Qwerty generasi pertama, yang cukup terjangkau namun tidak kalah ...
-
Press Release Selasa, 13 September 2011 Untuk kedua kalinya, Radio Erabaru dibredel aparat tim gabungan setempat. Tim gabungan yang terdir...
April 19, 2008
Press Release Legal Aid Center for Press (LBH Pers) Intervention of Chinese Embassy to Stop The Licence of Radio Erabaru FM Batam
Label: News
Kasus Hukum Erabaru
Kasus Radio Erabaru bergulir sejak 2007 silam, saat intervensi Kedubes China melalui suratnya ke lembaga negara di Indonesia, yang mendesak pemerintah untuk menutup aktivitas radio bersegmen mandarin ini. Akibatnya proses pengajuan perijinan Radio Erabaru digagalkan dan berbuntut penolakan.
Jalur hukum pun ditempuh. Pada 2008 Radio Erabaru mengajukan gugatan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terhadap Menkominfo namun dikalahkan di pengadilan tingkat bawah. Radio Erabaru kemudian mengajukan banding hingga saat ini sampai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Pada Mei 2010 Radio Erabaru mengajukan gugatan Ijin Siaran Radio (ISR) terhadap Dirjen Pos dan Telekomunikasi atas dipermasalahkannya frekuensi 106,5 MHz yang digunakan Radio Erabaru sejak 2005. Hingga pada 5 Oktober 2010, gugatan ini dimenangkan Radio Erabaru pada sidang putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Dirjen Postel kemudian melakukan banding.
Jalur hukum pun ditempuh. Pada 2008 Radio Erabaru mengajukan gugatan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terhadap Menkominfo namun dikalahkan di pengadilan tingkat bawah. Radio Erabaru kemudian mengajukan banding hingga saat ini sampai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Pada Mei 2010 Radio Erabaru mengajukan gugatan Ijin Siaran Radio (ISR) terhadap Dirjen Pos dan Telekomunikasi atas dipermasalahkannya frekuensi 106,5 MHz yang digunakan Radio Erabaru sejak 2005. Hingga pada 5 Oktober 2010, gugatan ini dimenangkan Radio Erabaru pada sidang putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Dirjen Postel kemudian melakukan banding.
Namun meski proses hukum masih ditempuh, pada 24 Maret 2011, Radio Erabaru dibredel. Peralatan siaran disita oleh Balmon dan aparat. Setelah seminggu terhenti siarannya, Radio Erabaru kembali bersiaran sebagai bentuk protes diskriminasi dan menolak intervensi asing, rejim komunis China.
Perkembangan dalam proses banding tersebut, pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal 12 April 2011, memutuskan menguatkan putusan PTUN. Artinya putusan banding sama dengan putusan PTUN sebelumnya, yakni mengabulkan gugatan ISR yang diajukan Radio Erabaru.
Pada 13 September 2011, kembali aparat semena-mena merampas alat siaran Radio Erabaru, meski proses hukum juga belum ada putusan dari MA. Saat itu juga frekuensi 106.5 FM diambil alih Radio Sing FM, meski ISR radio ini kalah di tingkat PTUN dan kasasi di MA. Tercatat sejak 13 September 2011 tersebut, siaran Radio Erabaru terhenti mengudara.
Untuk mengetahui kasus ini sejak awal (2007), silahkan baca di di bawah ini atau kategori di atas.
Label Berita
Arsip Berita
-
►
2011
(268)
-
►
September
(10)
- Jangan Kau Rampas Hak Kami !!
- Tanggapan LBH Pers Selaku Kuasa Hukum Radio Erabar...
- Foto-Foto Pembredelan Radio Erabaru Batam
- Reporting Human Rights Violation in China, Radio ...
- Memberitakan Pelanggaran HAM di China, Radio Eraba...
- Inilah "Surat Intervensi" Kedubes RRC Berbuah Pemb...
- PSMTI Batam Gelar Festival Moon Cake
- Acara Amal Kue Bulan Budha Tzu Chi
- Vonis Hakim Terhadap Dirut Radio Erabaru Diskrimin...
- Tewas Diserang Anjing Peliharaan
-
►
Agustus
(31)
- Pemerintah Lemah Menangkal Intervensi Asing
- Pasar Tradisional Terpadu dan Modern
- Launching Harris Hotel Oktober 2011
- Dibalik Perkara Radio Erabaru Adalah Adanya Interv...
- Duplik Dirut Radio Erabaru di Sidang Pengadilan Ne...
- Beli Frame + Lensa, Gratis Minuman Cheers
- Massa Desak Gelper Ditutup
- Jhoni Syok Kematian Abangnya
- Enam Saksi Ungkap Pembunuh Dodi
- Silaturahmi PSMTI Batam dengan Awak Media
- Dirgahayu RI ke 66, Merdeka !!
- Tanaman Ginseng yang Berkhasiat
- Replik Jaksa Tetap pada Tuntutan
- Pantau Kesehatan Selama Arus Mudik
- PSMTI Gelar Aksi Sehat Donor Darah
- Diskon 20 Persen Sambut Lebaran
- Bagi-bagi Hadiah di Hari Ultah
- AC Bebas Bakteri Hingga 99 Persen
- Akibat Stiker Palsu, Juru Parkir Bingung
- Cream Cake Spesial dari Harvest
- Sediakan Furniture Import Berkualitas
- Bazar Amal Bersama Preti Batam
- Pelimpahan Jasa Sesuai dengan Kebajikan
- Radio Erabaru Dikriminalisasi karena Tekanan Kedub...
- Pledoi Dirut Radio Erabaru di Sidang Pengadilan Ne...
- Bingka Bakar Khas Melayu
- Anggaran Dipangkas, Proyek Terbengkalai
- Kuota BBM di Batam Dibatasi
- LG Kenalkan Cinema 3D TV
- Pendengar Radio Erabaru Berikan Tanda Tangan Dukun...
- Doa Untuk Leluhur Sesama Manusia
-
►
September
(10)
-
▼
2008
(72)
-
▼
April
(17)
- Radio Era Baru FM Pertanyakan Status Izin Siar
- Konferensi Pers II ‘Menolak Intervensi Asing dalam...
- Press Release Legal Aid Center for Press (LBH Pers...
- Press Release Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers 007...
- Press Release Legal Aid Center for Press (LBH Pers...
- Radio Mandarin di Batam Ancam Gugat Depkominfo
- Ditutup Karena Desakan Luar Negeri
- Kronologis Kejadian Intervensi Kedubes RRC Terhada...
- Chronology of Intervention of The Chinese Embassy ...
- Lomba Karaoke
- Antivirus
- Kereta Harapan (Xi Wang Lie Che )
- Menantang Bintang (Karaoke On Air)
- Dialog Ayam dan Bebek (Ji Tong Ya Jiang)
- Top 12 Mandarin (Shi Er Xing Zhuo Pai Hang Bang)
- Music Chat Mandarin
- Erabisnis
-
▼
April
(17)