Kasus Erabaru bergulir sejak 2007 silam, saat intervensi Kedubes China melalui suratnya ke lembaga negara di Indonesia, yang menggagalkan pengajuan perijinan. Jalur hukum diambil kasasi di Mahkamah Agung hingga saat ini. Untuk mengetahui kasus ini sejak awal (2007). Sementara itu Gugatan Ijin Siaran Radio (ISR) terhadap Dirjen Postel di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimenangkan pihak Radio Erabaru, pada Oktober 2010 lalu. Silahkan baca di Menu Kategori: KASUS HUKUM (di atas)

November 11, 2009

Sosialisasi Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Sekitar 127 peserta dari 28 Institusi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengikuti sosialisasi kode etik PPNS di Goodway Hotel. Rencananya akan berlangsung sampai Kamis (12/11) besok. Soasialisasi bertujuan agar badan lembaga dan instansi yang membawahi PPNS dapat menyatukan persepsi penyidik dan PPNS serta semakin
meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Polri dan Polisi Daerah (Polda) Kepulauan Riau.

Kemampuan pihak kepolisian dalam mengemban tugas juga cukup terbatas, jadi dibuat aturan seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membantu dan bekerja sama dengan Polisi Republik Indonesia (Polri) seperti masalah ketenagakerjaan, bea cukai dan lainnya.

“Diharapkan dalam sosialisasi kode etik dan rakor ini pada saatnya bisa diciptakan permasalahan dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dan PPNS, seperti dinas dan instansi. Serta menghadapi permasalahan dalam rangka pelaksanaan PPNS ini sendiri. Sehingga munculnya ide positif dari para peserta. Selanjutnya dapat diformulasikan dalam program tetap dalam upaya meningkatkan kinerja PPNS dalam melaksanakan proses penyidikan yang lebih profesional dan proporsional,” kata Puji Hartanto Kapolda Kepri.

Tanpa memandang lagi perbedaan derajat orang per orang dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Maka selaku penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penegakan hukum, mau tidak mau wajib dan harus mewujudkannya dengan suatu pola yang transparan, adil dan tidak memihak. Sehingga masalah yang dapat menimbulkan krisis ekonomi akibat dari tindakan pihak-pihak yang tidak bertyanggung jawab dapat diselesaikan dengan secepatnya.

“Namun demikian kita menyadari bahwa dalam melaksanakan supremasi hukum masih terlihat perkembangan penegakan hukum yang masih belum optimal, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Masih adanya keluhan maysarakat terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penegakan hukum baik Polri dan PPNS, akibat dari kesalahan teknis seperti penanganan TKP yang tidak sempurna, perlakuan terhadap saksi dan tersangka,barang bukit yang tidak semestinya masih sering terjadi, yang menyebabkan kegagalan penyidikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Untuk itu harus diantisipasi oleh kita semua,” kata Puji.

Strategi Polri untuk mengedepankan PPNS dalam menegakan hukum, tentunya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan, kewenangan dari instansi lain yang menangani penyidikan, dalam pelanggaran undang-undang tertentu, sehingga dalam prakteknya tidak boleh terjadi tarik menarik kewenagan antar masing masing penegak hukum dalam pelaksanaan penyidikan hukum dilapangan. (ar)

Artikel Yang Berhubungan



UNTUK TAMPILAN TERBAIK GUNAKAN MOZILLA FIREFOX SEBAGAI BROWSER ANDA
Radio Erabaru FM Batam - Xi Wang Zhi Sheng - Sound of Hope
Template by : kendhin x-template.blogspot.com