Batam Centre - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepri mengatakan secara tegas menolak rancangan kenaikan pajak daerah. Penolakan itu dikarenakan kondisi ekonomi yang saat ini masih dalam keadaan sulit. Selain itu, walikota dinilai tidak konsisten karena pada enam bulan lalu ia pernah menjanjikan untuk membatalkan rencana kenaikan pajak-pajak daerah.
"Wali Kota Batam tidak konsisten untuk soal rencana kenaikan pajak-pajak dan retribusi daerah," ucap Cahya, Ketua Apindo Kepri, Selasa (15/3).
Ditambahkannya, kondisi perekonomian Batam bergantung dengan ekonomi internasional, apalagi dengan terjadinya krisis politik timur tengah dan bencana tsunami di Jepang.
"Kita bisa cermati, industri manufaktur di Batam didominasi oleh industri elektronik yang 40 persen bahan bakunya didatangkan dari Jepang," terang Cahya.
Akibat tsunami yang terjadi di Jepang, pasokan komponen bahan baku dari negeri Sakura itu sudah tentu terhambat dan berimbas pada terganggunya ekspor produk ke Jepang yang prosentasenya mencapai 60 persen.
"Kalau Wali Kota Batam masih tetap menaikan sejumlah pajak, kita akan lawan rencana kenaikan pajak itu dan bila perlu melakukan judicial review," tegas Cahya. (ar/as)
"Wali Kota Batam tidak konsisten untuk soal rencana kenaikan pajak-pajak dan retribusi daerah," ucap Cahya, Ketua Apindo Kepri, Selasa (15/3).
Ditambahkannya, kondisi perekonomian Batam bergantung dengan ekonomi internasional, apalagi dengan terjadinya krisis politik timur tengah dan bencana tsunami di Jepang.
"Kita bisa cermati, industri manufaktur di Batam didominasi oleh industri elektronik yang 40 persen bahan bakunya didatangkan dari Jepang," terang Cahya.
Akibat tsunami yang terjadi di Jepang, pasokan komponen bahan baku dari negeri Sakura itu sudah tentu terhambat dan berimbas pada terganggunya ekspor produk ke Jepang yang prosentasenya mencapai 60 persen.
"Kalau Wali Kota Batam masih tetap menaikan sejumlah pajak, kita akan lawan rencana kenaikan pajak itu dan bila perlu melakukan judicial review," tegas Cahya. (ar/as)
