Batam Center – Ratusan komponen masyarakat Batam yang terdiri dari serikat pekerja, buruh, LSM dan mahasiswa, menggelar ujuk rasa di depan gedung Pemko Batam dan DPRD Batam, selasa (15/3) pagi. Mereka dalam aksinya menuntut secara tegas kepada pimpinan daerah dan DPRD Kota Batam, untuk menolak dan membatalkan proses penetapan ranperda kenaikan pajak daerah.
"Sistem pemerintahan di Batam masih belum bersih dan tidak transparan terhadap rencana perubahan maupun penerbitan kebijakan kepada masyarakat," ujar Joe Erison, perwakilan pengunjuk rasa kepada Erabaru FM.
Rencana kenaikan pajak, menurutnya akan berdampak pada kesejahteraan pekerja dan masyarakat kecil. Ditambahkannya, jika rancangan kenaikan tersebut diloloskan dikhawatirkan terjadinya PHK massal.
Sementara itu, niat pengunjuk rasa untuk bertemu langsung dengan walikota Batam tidak bisa terwujud, karena Walikota Batam tidak berada di tempat. Walikota Batam akhirnya mewakilkan asisten administrasi umum pemko Batam Maaz Ismail untuk menemui pengunjuk rasa.
Pada pertemuan tersebut dijelaskannya, rencana kenaikan ranperda dan retribusi pajak masih belum final hingga kini masih dalam tahap proses. Terkait aksi unjuk rasa ini, pihaknya berjanji menyampaikan aspirasi dari pengunjuk rasa kepada walikota.
"Saya berharap Walikota bisa bersikap bijak dan tidak menutup mata akan hal yang lebih baik bagi masyarakat," pungkasnya. (ar/as)
"Sistem pemerintahan di Batam masih belum bersih dan tidak transparan terhadap rencana perubahan maupun penerbitan kebijakan kepada masyarakat," ujar Joe Erison, perwakilan pengunjuk rasa kepada Erabaru FM.
Rencana kenaikan pajak, menurutnya akan berdampak pada kesejahteraan pekerja dan masyarakat kecil. Ditambahkannya, jika rancangan kenaikan tersebut diloloskan dikhawatirkan terjadinya PHK massal.
Sementara itu, niat pengunjuk rasa untuk bertemu langsung dengan walikota Batam tidak bisa terwujud, karena Walikota Batam tidak berada di tempat. Walikota Batam akhirnya mewakilkan asisten administrasi umum pemko Batam Maaz Ismail untuk menemui pengunjuk rasa.
Pada pertemuan tersebut dijelaskannya, rencana kenaikan ranperda dan retribusi pajak masih belum final hingga kini masih dalam tahap proses. Terkait aksi unjuk rasa ini, pihaknya berjanji menyampaikan aspirasi dari pengunjuk rasa kepada walikota.
"Saya berharap Walikota bisa bersikap bijak dan tidak menutup mata akan hal yang lebih baik bagi masyarakat," pungkasnya. (ar/as)
